Minggu pertama di bulan Maret diawali dengan datangnya bulan suci Ramadan. Segelintir peristiwa nasional yang terjadi patut mendapatkan sorotan atensi. Berikut rangkumannya.

Menteri LH siapkan gugatan perdata terkait penyebab banjir Jabodetabek

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan DAS Bekasi. Dalam pernyataannya pada Sabtu (8/3), Hanif mengatakan telah mengirim surat paksaan pembongkaran mandiri kepada empat entitas di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan gugatan perdata terhadap pihak yang dinilai menyebabkan banjir. Menurutnya, DAS Ciliwung dan DAS Bekasi memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah hilir, sehingga upaya penegakan hukum terkait keberlanjutan fungsinya perlu diperkuat.

Jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK diundur, warga ajukan protes massal

Penundaan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 menuai reaksi keras dari masyarakat. Puluhan ribu orang telah menandatangani petisi online sebagai bentuk protes terhadap keputusan ini. 

Berdasarkan kebijakan baru, CPNS baru akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan menyusul pada 1 Maret 2026. Sebelumnya, menurut surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, pengangkatan CPNS direncanakan berlangsung antara 22 Februari hingga 23 Maret 2025. 

Sementara itu, peserta seleksi PPPK tahap pertama seharusnya diangkat pada Februari 2025, dan tahap kedua pada Juli 2025. Perubahan jadwal ini membuat banyak peserta kecewa karena berdampak pada rencana karier mereka yang telah disusun sebelumnya.

Sudirman Said dorong perombakan Direksi Pertamina

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, angkat bicara soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah untuk segera merombak jajaran direksi Pertamina. 

Menurut Sudirman, direksi perusahaan tersebut masih diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ia menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik serta mencegah praktik korupsi terus berulang di sektor energi.

Penundaan pengangkatan CPNS, gugatan atas penyebab banjir, dan dugaan korupsi di Pertamina menjadi sorotan utama pekan ini. Kebijakan yang diambil pemerintah memicu reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari protes hingga dorongan untuk tindakan lebih tegas. Bagaimana langkah pemerintah ke depan dalam menyikapi berbagai polemik ini?