Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan program kontroversial: mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter. Program ini ditujukan bagi siswa yang terlibat tawuran, geng motor, atau perilaku menyimpang lainnya. Tujuannya adalah membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab melalui pendidikan ala militer.

Pro dan Kontra

Program ini mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa pendekatan ini bukan hukuman fisik, melainkan pembentukan karakter yang tidak melanggar hak asasi manusia. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menyebut bahwa pendidikan disiplin di barak militer bukan hal baru dan telah diterapkan di berbagai instansi.

Namun, kritik datang dari berbagai kalangan. Sutradara Joko Anwar berpendapat bahwa pendekatan militeristik tidak efektif dalam membentuk karakter anak. Komnas HAM dan anggota DPR RI juga mengingatkan bahwa program ini berpotensi melanggar hak anak dan perlu kajian mendalam sebelum diterapkan.

Pelaksanaan Program

Program ini telah diterapkan di beberapa daerah seperti Purwakarta, dengan siswa menjalani pelatihan selama enam bulan di barak militer. Selama masa tersebut, mereka mengikuti rutinitas ketat, termasuk olahraga, pelajaran akademik, dan kegiatan keagamaan. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa siswa tetap tercatat sebagai pelajar aktif dan mendapatkan pendidikan formal selama di barak.

Refleksi dan Saran

Program ini menyoroti tantangan dalam menangani kenakalan remaja. Sementara pendekatan disiplin ala militer mungkin efektif bagi sebagian, penting untuk mempertimbangkan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, konseling, dan dukungan psikososial. Kebijakan semacam ini memerlukan kajian mendalam dan partisipasi berbagai pihak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.