Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp9,11 triliun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Anggaran tersebut akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan DPR-RI, Kamis (19/9/2024). Tambahan dana ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis di kawasan inti pusat pemerintahan dan wilayah sekitar.
Fokus Alokasi Anggaran untuk Direktorat Jenderal Bina Marga
Sebagian besar tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk proyek-proyek di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Menurut Basuki, "Bina Marga akan menyelesaikan pembangunan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jalan Sumbu Kebangsaan, dan Jalan Lingkar Sepaku tahap kedua."
Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga bertanggung jawab atas penyelesaian beberapa proyek tol di IKN, termasuk Tol IKN seksi 6C yang menghubungkan Simpang 3 ITCI dan Simpang 1B, serta ruas tol 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.
"Pembangunan tol ini penting untuk memfasilitasi mobilitas warga dan distribusi logistik di IKN," tambah Basuki.
Pembangunan Fasilitas Vital oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapat porsi tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan di IKN. Fasilitas tersebut meliputi kawasan peribadatan, sekolah, pasar, puskesmas, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sepaku Tahap II.
Basuki menjelaskan bahwa, "Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun Jaringan Perpipaan Air Limbah di KIPP dan puskesmas di kawasan rusun ASN," jelasnya. Fasilitas-fasilitas ini akan menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan di IKN, terutama bagi para pekerja pemerintah yang akan pindah ke sana.
Pembangunan Hunian ASN dan Hankam oleh Direktorat Jenderal Perumahan
Sektor perumahan juga akan menerima alokasi anggaran signifikan untuk menyelesaikan proyek hunian bagi ASN dan personel pertahanan dan keamanan (Hankam) di IKN. Direktorat Jenderal Perumahan bertanggung jawab atas pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam. "Proyek ini sangat penting untuk memastikan para ASN memiliki tempat tinggal yang layak saat mereka mulai bertugas di IKN," kata Basuki.
Hunian-hunian tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para pegawai pemerintah yang akan bekerja di IKN, serta personel Hankam yang bertugas menjaga keamanan kawasan tersebut.
Pandangan Sekjen Kementerian PUPR Terkait Rencana Anggaran
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyebutkan bahwa total anggaran PUPR yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun 2025 adalah Rp4,13 triliun. "Kami telah menganggarkan dana tersebut untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan dan proyek baru yang akan dimulai tahun depan," jelas Zainal Fatah.
Anggaran ini, menurutnya, merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang untuk memastikan bahwa IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang baru. Tambahan anggaran Rp9,11 triliun yang baru diajukan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sehingga perpindahan ibu kota dapat berjalan sesuai rencana.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan IKN
Pengajuan tambahan anggaran ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN. Proyek besar ini memerlukan dukungan finansial dan sumber daya yang tidak sedikit. Dengan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PUPR, diharapkan proyek-proyek vital dapat segera diselesaikan.
"IKN bukan hanya proyek pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan kawasan yang modern dan berkelanjutan," tegas Basuki. Pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan koordinasi yang baik antar-direktorat, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.
