Kontestasi politik pada ajang Pilkada serentak 2024 telah usai pada (27/11) lalu. Selama proses pendaftaran calon hingga akhir masa pemilihan, banyak cerita menarik yang terungkap, memberikan wawasan sekaligus pengalaman politik bagi berbagai pihak.

Jakarta, sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia, kembali menjadi pusat perhatian dalam pesta demokrasi ini. Pilkada di ibu kota tak hanya menarik minat masyarakat, tetapi juga banyak dikaji, terutama karena keunikan salah satu calon pemimpin, Dharma Pongrekun, yang dikenal penuh kontroversi.

Pencalonan Dharma Pongrekun di jalur independen

Dharma Pongrekun, yang berpasangan dengan Kun Wardana, mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen pada (15/8). Pencalonan ini menuai kontroversi karena muncul dugaan pencatutan data pribadi warga berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk memenuhi syarat dukungan. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi ulang.

Melansir Katadata, ditemukan 403 dukungan yang tidak memenuhi syarat. Namun, pasangan Dharma - Kun tetap sah mencalonkan diri karena total dukungan valid mencapai 677.065 suara, melebihi batas minimal 618.000 dukungan.

Iringan kontroversi dalam sepak terjang Dharma

Kontroversi yang menyelimuti Dharma tak hanya terbatas pada proses Pilkada 2024. Dharma Pongrekun sendiri memiliki perjalanan karier yang panjang di Kepolisian, dengan pangkat terakhir setara jenderal bintang tiga. Meski begitu, ia kerap menjadi sorotan nasional karena pernyataan dan tindakannya yang kontroversial.

Pada 2019, saat mencalonkan diri sebagai calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dharma menolak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menganggap kewajiban tersebut tidak relevan dengan filosofi hukum Tuhan.

“Salahnya di mana (tidak lapor LHKPN)? Tidak relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Yang buat LHKPN awalnya dari mana? KPK. Kenapa? Karena konsepnya konsep ateis,” ujarnya kala itu.

Dharma juga berpendapat bahwa rezeki seseorang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Negara, serta tidak ada dalil agama yang mewajibkan pejabat melaporkan kekayaannya. Pernyataan ini ia sampaikan untuk memperkuat alasannya bahwa LHKPN bukanlah syarat wajib bagi calon pimpinan KPK.

Pernyataan memorable yang disorot publik

Nama Dharma kembali menjadi perbincangan pada 2020. Dalam sebuah siniar bersama dr. Richard, ia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah dirancang oleh Rockefeller Foundation sejak 2010.

Memasuki masa kampanye Pilkada 2024, pernyataan Dharma juga kembali mencuri perhatian. Menanggapi dugaan dukungan mantan presiden Joko Widodo terhadap pasangan lawan, Ridwan Kamil - Suswono, Dharma berkomentar, “Mana lebih kuat Tuhan sama Jokowi. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman, maka Tuhanlah yang memiliki alam semesta ini. Jangan dibanding-bandingkan sama manusia.”

Pernyataan Dharma ini merupakan sebuah optimisme bahwa ia bisa memenangkan Pilkada tanpa sebuah dukungan yang besar.

Saat artikel ini ditulis, berita terkini Pilkada, khususnya di Jakarta, masih berkutat pada perhitungan suara. Pada fase ini, rawan beredar informasi real count tidak resmi yang berpotensi memecah belah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap berita yang beredar dan menunggu informasi resmi dari KPU.