QRIS, sistem pembayaran berbasis QR code buatan Indonesia, sedang menunjukkan taringnya di dunia internasional. Setelah sukses digunakan lintas negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Australia, kini Indonesia berencana memperluas jangkauan QRIS ke lebih banyak negara. Sebuah langkah maju untuk kemandirian ekonomi digital nasional.

Namun, di tengah kabar baik ini, muncul suara dari Amerika Serikat yang mulai menyoroti keberadaan QRIS. Amerika, melalui jalur diplomatik dan ekonominya, mendorong Indonesia untuk tetap membuka ruang yang luas bagi sistem pembayaran internasional, khususnya Visa dan Mastercard. Bisa dibilang, mereka khawatir posisinya tergeser di tengah tren pembayaran digital yang makin beragam ini.

Agak ironis sebenarnya. Sebab, hingga saat ini, QRIS belum bisa digunakan di Amerika Serikat. Jika ada wisatawan Indonesia iseng mencoba membayar kopi di New York pakai QRIS, kemungkinan besar malah dikira mau scan Wi-Fi gratis. Artinya, di negaranya sendiri mereka belum mendukung QRIS, tapi justru sibuk mengomentari penggunaannya di Indonesia. Lucu juga yang belum bisa malah yang paling ribut.

Kalau dilihat lebih dalam, kekhawatiran Amerika cukup bisa dipahami. Visa dan Mastercard selama ini memegang peran besar dalam sistem pembayaran global. Dengan berkembangnya teknologi pembayaran lokal seperti QRIS, otomatis dominasi tersebut mulai terancam. Tapi masa iya, setiap kali ada inovasi baru, kita harus terus bergantung pada sistem lama?

Bank Indonesia sendiri menjelaskan bahwa perluasan QRIS lintas negara bertujuan untuk mendukung transaksi yang lebih cepat, murah, dan aman, khususnya bagi para pelancong dan pebisnis. Dengan QRIS, warga Indonesia bisa bertransaksi di luar negeri langsung dari rekening bank dalam negeri, tanpa harus repot mengurus kartu kredit internasional.

Ini adalah langkah besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Kita bukan lagi negara yang bisa diatur-atur semudah itu, apalagi soal urusan pembayaran. Rasanya tidak masuk akal jika setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, kita masih "dijajah" dalam urusan memilih alat transaksi.

Membangun sistem keuangan nasional bukan cuma soal teknologi, tetapi juga soal mempertahankan identitas dan martabat bangsa. Indonesia patut bangga dengan kemajuan QRIS. Justru aneh kalau setelah susah payah membangun, kita kembali menyerahkan kendali ke tangan pihak luar hanya karena mereka merasa "terancam".

Kalau kata netizen, "Lah, lu yang gak bisa, lu yang bawel."
Jadi, santai saja terus dukung inovasi lokal, sambil tetap terbuka pada kerjasama internasional yang sehat dan saling menghormati.